- Posted by : Joko Mulyono
- on : March 09, 2026
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu pilar penting dalam
pendidikan vokasi. Melalui PKL, siswa tidak hanya belajar teori di kelas,
tetapi juga mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan mereka di dunia kerja
yang sesungguhnya. PKL menjadi jembatan yang menghubungkan pembelajaran di
sekolah dengan realitas di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), sekaligus
membentuk karakter kerja yang profesional pada siswa. Tanpa PKL, pembelajaran
vokasi akan kehilangan unsur kontekstualnya, karena di sinilah siswa mengalami
pembelajaran yang otentik, menghadapi tantangan nyata, dan belajar beradaptasi
dengan kultur kerja.
Namun, keberhasilan PKL tidak hanya ditentukan oleh penempatan siswa di
perusahaan, tetapi juga oleh proses monitoring yang dilakukan sekolah.
Monitoring menjadi mekanisme kontrol dan pembinaan untuk memastikan siswa
mendapatkan pengalaman belajar terbaik, sekaligus menjaga hubungan baik antara
sekolah dan DUDI. Sayangnya, di banyak sekolah, pelaksanaan monitoring belum
optimal. Guru terkadang hanya hadir untuk mengisi formalitas kunjungan, seperti
meminta tanda tangan dan stempel, tanpa melakukan komunikasi yang mendalam
dengan pembimbing industri atau siswa. Padahal, tanpa monitoring yang efektif,
banyak risiko yang bisa muncul.
Dampak buruk dari monitoring yang tidak berjalan optimal sangat nyata.
Siswa berpotensi tidak terpantau perkembangan teknis maupun sikap kerjanya.
Masalah-masalah yang dialami siswa, seperti kesulitan teknis, adaptasi budaya
kerja, atau konflik interpersonal, bisa terlewatkan dan tidak tertangani.
Hubungan sekolah dengan DUDI pun dapat terganggu, karena pihak industri merasa
sekolah kurang serius dalam membina siswanya selama PKL. Akibatnya, citra
sekolah bisa menurun, dan kesempatan kerja sama di masa depan menjadi lebih
sulit.
Masalah ini semakin kompleks ketika diidentifikasi secara lebih mendalam.
Salah satu kendala terbesar adalah jumlah guru produktif yang terbatas di
setiap jurusan. Guru yang ada sudah terbebani oleh jam mengajar yang padat,
sehingga sulit bagi mereka untuk melakukan monitoring dengan intensitas yang
memadai. Di sisi lain, tolman (tutor lapangan) jurusan terkadang diminta untuk
menggantikan peran guru dalam monitoring, namun pendekatan yang dilakukan
cenderung sebatas formalitas. Mereka hadir hanya untuk mendapatkan stempel
sebagai bukti kunjungan, tanpa membangun komunikasi bermakna yang seharusnya
menjadi inti dari monitoring.
Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas pembinaan siswa. Banyak siswa
yang selama PKL tidak mendapatkan supervisi menyeluruh, baik dari segi teknis
pekerjaan maupun sikap kerja. Mereka dibiarkan menghadapi tantangan sendiri
tanpa bimbingan atau umpan balik dari pihak sekolah. Di sisi lain, pihak
industri bisa merasa diabaikan, karena kurangnya koordinasi dan komunikasi
membuat mereka seolah bekerja sendiri membina siswa. Hubungan yang awalnya
harmonis menjadi renggang, dan dalam jangka panjang bisa mengurangi minat
industri untuk menerima siswa PKL dari sekolah tersebut.
Untuk mengatasi permasalahan ini, sekolah mengambil langkah strategis yang
terstruktur. Langkah pertama adalah melakukan koordinasi lintas bidang. Waka
Urusan Humas menjadi motor penggerak yang menghubungkan berbagai pihak, mulai
dari Tim Kurikulum, Waka SDM, hingga Ketua Jurusan. Tujuannya adalah mencari
solusi yang efektif dan efisien untuk pelaksanaan monitoring PKL, dengan
mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada. Dalam koordinasi ini,
setiap pihak menyampaikan perspektifnya, sehingga solusi yang dihasilkan
benar-benar komprehensif dan dapat diimplementasikan.
Langkah kedua adalah analisis beban kerja guru. Tim Kurikulum bekerja sama
dengan SDM untuk memetakan jam mengajar guru kelas XII, terutama guru produktif
di masing-masing jurusan. Dari hasil analisis ini, sekolah dapat menentukan
guru yang masih memiliki ruang waktu untuk melakukan monitoring. Prinsip yang
digunakan adalah menugaskan guru sesuai jurusannya, agar komunikasi dengan
siswa dan industri lebih efektif karena guru memahami bahasa teknis yang
digunakan di lapangan.
Tahap berikutnya adalah penempatan dan pembiayaan. Waka Humas bersama ketua
jurusan menyusun skema penempatan guru monitoring yang mempertimbangkan jarak
industri, jumlah siswa, dan beban kerja guru. Selain itu, analisis pembiayaan
dilakukan secara detail untuk memastikan pelaksanaan monitoring berjalan lancar
tanpa membebani guru. Hal ini mencakup transportasi, akomodasi jika diperlukan,
dan biaya lain yang terkait langsung dengan kegiatan monitoring. Pendekatan ini
membuat guru merasa lebih dihargai dan memiliki motivasi yang tinggi dalam
menjalankan tugasnya.
Persiapan administratif juga
menjadi bagian penting dari strategi ini. Waka Humas menyiapkan berkas
monitoring, yang terdiri dari formulir evaluasi siswa, panduan pelaksanaan
monitoring, dan surat tugas resmi. Dengan adanya panduan yang jelas, guru memiliki
acuan dalam melakukan kunjungan, sehingga monitoring tidak hanya sebatas
formalitas. Ketua jurusan kemudian mendistribusikan surat tugas kepada guru
yang telah ditunjuk, memastikan semua pihak memahami peran dan tanggung
jawabnya.
Hasil dari strategi ini
terlihat jelas. Guru pengampu kelas XII yang ditugaskan melakukan monitoring
dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai jurusan masing-masing.
Setiap kunjungan monitoring tidak hanya menghasilkan tanda tangan atau stempel,
tetapi juga percakapan bermakna antara guru, siswa, dan pembimbing industri. Guru dapat memberikan masukan langsung terkait
keterampilan teknis, sikap kerja, dan etika profesional siswa.
Dampak positif lainnya
adalah seluruh siswa termonitoring dengan baik selama PKL. Masalah-masalah yang
muncul di lapangan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan. Siswa yang
mengalami kesulitan teknis mendapatkan bimbingan yang tepat, sedangkan siswa
yang mengalami kendala sikap kerja dapat diarahkan agar lebih adaptif dan
profesional. Pihak industri pun merasa terbantu, karena sekolah hadir sebagai
mitra aktif dalam membina siswa.
Hubungan sekolah dengan DUDI
menjadi semakin baik. Komunikasi yang intens dan koordinasi yang rapi
menciptakan hubungan yang lebih profesional dan berkelanjutan. Pihak industri
melihat sekolah sebagai mitra yang serius dan bertanggung jawab, sehingga kepercayaan
mereka meningkat. Dalam jangka panjang, ini akan membuka peluang kerja sama
yang lebih luas, baik dalam bentuk penerimaan siswa PKL, pelatihan guru, maupun
rekrutmen lulusan.
Dari pengalaman ini, dapat
disimpulkan bahwa monitoring PKL bukan sekadar tugas administratif, tetapi
bagian penting dari pembinaan siswa dan citra sekolah. Pelaksanaan monitoring
yang terencana dan melibatkan guru secara tepat dapat memberikan manfaat ganda:
meningkatkan kualitas pengalaman belajar siswa di industri sekaligus memperkuat
hubungan dengan DUDI.
Ke depan, sekolah dapat
terus mengembangkan model monitoring yang adaptif. Pemanfaatan teknologi
seperti laporan daring, video call, atau aplikasi monitoring berbasis peta
digital dapat menjadi inovasi yang memperluas jangkauan pengawasan tanpa
menambah beban guru secara berlebihan. Dengan kombinasi koordinasi yang baik,
penempatan guru yang tepat, dan dukungan teknologi, sekolah dapat memastikan
bahwa PKL benar-benar menjadi ajang pembelajaran yang bermakna bagi siswa dan
memperkokoh sinergi dengan dunia kerja.
Penulis : Joko Mulyono,
S.Pd, Guru SMK Muhammadiyah 2 Cepu